Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Minta Akademisi Bijak dan Sesuai Koridor

JAKARTA - Banjir kritik dari kalangan civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang datang bersamaan jelang Pemilu 2024 menuai pro dan kontra.

Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy menyebut ada indikasi politis dari gerakan kritik yang dilakukan oleh sejumlah akademisi kampus tersebut.

Baca juga: Ketua Bawaslu Barru Najemuddin: Bimtek Kehumasan Agenda Penting bagi Panwaslu

“Gerakan ini datang secara tiba-tiba, apalagi mendekati pemilu sehingga potensial dipolitisasi”, terang Ismail.

Ismail menduga, kritikan itu bagian dari strategi politik partisan dalam pemenangan elektoral untuk memenangkan kandidat tertentu. Kata ismail, jika kritikannya terkait isu netralitas, tentu Presiden Jokowi sudah dengan tegas menyatakan tidak akan melakukan kampanye meskipun secara tegas hak nya diatur dalam UU Pemilu.

Baca juga: Bupati dan Ketua TP PKK Barru Sambut Tim Verifikator KKS Pusat

“Presiden telah menunjukkan dan memposisikan dirinya sesuai mekanisme dan aturan. Bahkan dengan tegas diberbagai kesempatan menyampaikan arahan agar Bawaslu, KPU, TNI, Polri, untuk netral melaksanakan pemilu dan menjaga integritas. Jadi jangan framming seolah-olah ada yang tidak netral”, tutur nya.

Ismail meminta para akademisi untuk bersikap bijak dan sesuai koridor agar tdiak terjebak pada skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu.

Baca juga: Bupati Barru Ajak Masyarakat Jadikan Maulid Nabi sebagai Momentum Introspeksi Diri

Mewakili segenap pengurus DPN LKPHI, Ismail Marasabessy mengajak kepada seluruh Mahasiswa Se-Indonesia dan Masyarakat agar tidak terprovokasi atas Isue tidak benar yang telah diberitakan, mari secara bersama kita jaga kenyamanan dan keamanan menuju Pemilu Damai yang aman.